Penulis:
Zannuba Khoiriyah
Ropita Uli Sipahutar
Sabrina Dwi Anindya
Grace Natalia Marpaung, SE, Mgr.
JurnalPost.com – Sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki operasi penambangan nikel di beberapa provinsi di Tanah Air. Badan Geologi ESDM menyebutkan Indonesia baru mengeksplorasi 800.000 ha dari dua juta ha kawasan nikel. Berdasarkan data BPS tahun 2021, Direktori Perusahaan Tambang Provinsi di Sultra menyebutkan terdapat 138 perusahaan tambang nikel di Sultra. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi produksi nikel yang sangat besar hingga 97,4 miliar ton. Nikel memegang peranan penting dalam dunia industri elektronik dan teknologi, sehingga pertambangan nikel mempunyai potensi besar untuk menjadi andalan perekonomian Indonesia dan dunia. Penambangan nikel mempunyai potensi besar dalam meningkatkan lapangan kerja, mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah harus mendorong investasi asing dan domestik di sektor pertambangan nikel untuk memaksimalkan kualitas dan nilai nikel yang dihasilkan, termasuk teknologi maju. Dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung dan potensi alam yang kaya mampu menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai tujuan investasi yang menarik, baik bagi perusahaan tambang besar maupun pelaku industri pendukung lainnya.
Pertambangan nikel di Sultra mempunyai peranan yang cukup besar terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang melarang ekspor nikel mentah dan mengubahnya menjadi kebijakan hilirisasi nikel. Sejak diterapkannya kebijakan tersebut, nilai ekspor Sultra yang didominasi nikel terus meningkat pada periode 2020 hingga 2022, begitu pula dengan volume ekspornya. Pada tahun 2022, total nilai ekspor nikel Sultra mencapai USD 4,8 miliar yang menunjukkan pentingnya pertambangan nikel bagi perekonomian lokal dan nasional. Namun pada Desember 2023, nilai ekspor nikel mengalami penurunan sebesar $521,8 juta atau turun 4,09% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan negara tujuan ekspor dan harga nikel yang turun tajam setiap tahunnya.
Namun sebagai salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia, Sulawesi Tenggara nampaknya masih masuk dalam 15 provinsi termiskin di Indonesia per Maret 2023. Sejak adanya larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2020, persentase kemiskinan di daerah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 11,66, yaitu dan persentase tersebut akan menurun sebesar 11,17 pada tahun 2022, namun persentase kemiskinan akan meningkat kembali sebesar 11 pada tahun 2023.43 . Meningkatnya persentase kemiskinan ini disebabkan oleh adanya perampasan lahan-lahan produktif masyarakat mulai dari pertanian hingga wilayah pesisir yang berdampak pada berkurangnya hasil alam yang diperoleh, apalagi industri pengolahan dan pertambangan yang ada saat ini tidak memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat. yang berakibat pada ketimpangan.
Meski pertambangan nikel berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun dampaknya belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk bekerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja, masuknya tenaga kerja dari luar daerah sehingga menimbulkan daya saing terhadap penduduk lokal, dan menurunnya hasil panen yang berdampak pada kenaikan harga pokok. Faktor pertanian mempunyai kerugian yang besar dibuktikan dengan perbandingan luas panen padi yang menurun dari 217.517 hektar pada tahun 2021 kemudian menurun menjadi 118.259 hektar pada tahun 2022. Hal ini akan mempengaruhi harga beras dan juga inflasi. Kerugian semakin besar karena lahan bekas tambang tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk pertanian.
Sementara itu, pekerja yang kontraknya dengan industri nikel telah habis terpaksa menjadi pengangguran karena tidak lagi memiliki lahan pertanian dan persaingan antar nelayan yang tinggi akibat pencemaran hasil laut. Selain itu, limbah nikel yang mencemari lingkungan, merusak ekosistem dan kawasan hutan, berdampak pada gangguan kesehatan yang ditandai dengan peningkatan kasus penyakit dari tahun ke tahun. Selain itu, dengan semakin luasnya areal pertambangan nikel, tidak jarang terjadi tindak kejahatan dan intimidasi hingga penyerahan tanah kepada masyarakat, seperti yang terjadi di Pulau Wawonii, rusaknya Pulau Obi dan rusaknya citra masyarakat adat di wilayah tersebut. Halmahera.
Meningkatnya persentase kemiskinan dan memburuknya kondisi kesehatan di Sultra mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bekerja sama dengan pemerintah untuk menurunkan angka stunting, angka kemiskinan dan inflasi dengan melakukan pendataan berdasarkan nama dan alamat melalui ekosistem digital. Menurut Abdurrahman Shaleh, selaku Ketua DPRK Provinsi Sulawesi Tenggara, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pembangunan infrastruktur, perbaikan permasalahan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan kelancaran distribusi barang, ketersediaan perbekalan, dan ketersediaan pangan. Selain itu, Bappeda Sultra tengah melakukan upaya pengembangan terkait lima program gubernur dan wakil gubernur, yakni pilar Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Peduli Miskin, Sultra Beriman dan Berbudaya, dan Sultra Produktif.
Quoted From Many Source
